Polisi Duga Ada Penggelembungan Dana di LPJ Kegiatan Kemah Pemuda Islam 2017

Wakil Ketua DPR Fadli Zon membuat sajak baru. Sajak tersebut dibuat setelah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin ‘menabok’ dan mencari orang yang menyebar isu PKI yang kerap menyerangnya.

Sajak terbaru Fadli yang di-posting di akun Twitter-nya pada Sabtu (24/11/18), ditulisnya saat dalam perjalanan dari Jakarta-Balikpapan. Sajak tersebut diberi judul ‘Mau Saya Tabok Rasanya’.

Polisi menduga penggunaan anggaran kegiatan kemah dan apel pemuda Islam yang diselenggarakan Kemenpora pada 2017 tidak sesuai dengan fakta. Selain itu polisi juga menduga laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana kegiatan tersebut di-mark-up.

“Jadi gini, dalam proses penyelidikan kita, kita menemukan ya kan, penggunaan anggaran tidak sesuai fakta. Kemudian LPJ, laporan pertanggungjawabannya itu di-mark-up,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan seperti dilansir detikcom, Sabtu (24/11/2018).

Adi menambahkan, ada potensi kerugian negara dalam penggunaan anggaran kegiatan kemah dan apel pemuda Islam. Namun dia belum bisa merinci jumlah kerugian negara tersebut lantara masih dihitung oleh BPK.

“Nah semua temuan itu dalam proses penyelidikan akan dikoordinasikan dengan pihak BPK sebagai auditor. Sebagai auditor negara. Makanya berkaitan dengan kerugian negara. Potensi kerugian negaranya ada. Hanya saat ini kita ingin menghitung berapa riilnya. Yang menghitung siapa? Nanti BPK. Kita hanya menyampaikan bukti-buktinya saja,” ujar Adi.

Sebelumnya, polisi telah memanggil Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana apel dan kemah pemuda pada 2017. Selain Dahnil, polisi memeriksa ketua panitia dari Pemuda Muhammadiyah, yaitu Ahmad Fanani.

Usai diperiksa, Dahnil menjelaskan bahwa inisiator kegiatan itu bukan dari PP Pemuda Muhammadiyah, melainkan dari Menpora Imam Nahrawi. Selain itu, Pemuda Muhammadiyah juga mengembalikan uang sebesar Rp2 miliar kepada Kemenpora dengan alasan harga diri dan kontrak kegiatan yang tak sesuai dengan kesepakatan awal.

“Ya ini inisiatif Menpora,” kata Dahnil di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (23/11).

SUMBER : jurnalindonesia.co.id